Ende,KP
Rencana Pemkab Ende memberlakukan tarif resmi penyebranga antar pulau dalam Kabupaten Ende, mendapat penolakan dari Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Kecamatan Pulau Ende. Kenaikan tarif dari 9.000- ruipah menjadi 15. 000,- rupiah, dinilai membebankan masyarakat. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Kecamatan Pulau Ende, meminta Pemkab Ende mengkaji kembali kenaikan tarif yang sudah dalam bentuk draf rancangan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.
Penjelasan tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Kecamatan Pulau Ende M.J. Akbar, kepada media, Senin 21/6. Menurtnya, kehadiran aliansi hari ini di gedung DPRD Ende ingin menyampaikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat, berkaitan dengan rencana kenaikan tarif angkutan laut yang dinilai membebankan masyarakat.
 |
| Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Kecamatan Pulau Ende, M.J. Akbar |
"Sesuai dengan draf yang ada di Dinas Perhubungan Ende, tarif penyebrangan kapal motor (KM) Ende - Pulau Ende awalnya 9.000 rupiah, dinaikan menjadi 15.000 rupiah. Kenaikan ini sangat membebankan masyarakat ditengah pandemi covid 19. Sesuai hasil keputusan rapat bersama tingkat kecamatan Nangapanda, hari ini ami yang tergabung dalam aliansi pesuli masyarakat, mendatangi DPRD Ende menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita berharap aspirasi ini sebagai masukan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan, sebelum diputuskan secara resmi." tegas M.J Akbar.
Pada prinsipnya, lanjut M.J Akbar, masyarakat tidak menolak program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Persoalannya kenaikan tarif angkutan dipastikan akan mempengaruhi sektor usaha lainnya di masyarakat.
"Kita dukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Aspirasi yang kita sampaikan sesuai hasil rapat bersama di tingkat kecamatan. Naiknya tarif angkutan ada dampak ikutan untuk sektor usaha lainnya. Untuk satu kali perjalanan, masyarakat harus mengeluarkan biaya sebesar 50.000 rupiah termasuk ongkos transportasi di darat. Dampak lainnya, harga barang yang dijual masyarakat pasti akan mengalami kanaikan. Dampak lainnya, produk kerajinan tenun ikat yang biasa di jual 200.000 hibgga 300.000 ribu rupiah pasti akan mengalami kenaikan. Sementara selama ini jasa raharja hanya memotong 800 rupiah dari tiket seharga 9.000 rupiah. Kita minta pemda mengkaji ulang penetapan harga tersebut." tutup M.J Akbar.
Guna menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan laut antar pulau dalam Kabupaten Ende, Pemkab Ende akan memberlakukan penggunaan tiket resmi bagi calon penumpang. Pemerintah akan membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk dengan pemilik armada untuk kelengkapan sarana keselamatan bagi pengguna jasa.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Ende, H. Djafar Achmad, kepada media diruang kerjanya, Senin 10/5. Menurut Bupati Djafar, saat ini pemerintah tengah mengkaji dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan nantinya akan disosialisasikan kepada pemilik jasa angkutan laut serta masyarakat umum. "Selama ini sesuatu yang kita lupa san terabaikan yaitu menjamin keselamatan bagi masyarakat dan pemilik armada penyebrangan laut antar pulau di Kabupaten Ende. Ini hal yang sangat penting dan diatur dalam undang-undang pelayaran, pemerintah atau negara hadir dan menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang atau pengguna jasa. Saat ini Dinas perhubungan Kabupaten Ende, sedang mengkaji dan mencari format terbaik seperti apa bentuk dan pelaksanaanya, jika diberlakukan dengan tiket resmi. Butuh waktu untuk melakukan komunikasi yang baik sehingga tidak ada gejolak dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah." ungkap Bupati Djafar.
Saat ini, lanjut Bupati Djafar, pemerintah tengah melakukan pembenahan pada sektor transportasi laut termasuk penataan fasilitasnya. "Untuk penyebrangan Ende - Pulau Ende, dan penyebrangan di pesisir selatan menuju Desa Kekasewa, Nila dan Ngaluroga akan dilakukan pembenahan. Kedepannya Pelabuhan Very Nabgakeo akan diperbaiki dan akan dijadikan pusat transportasi laut. Tol laut akan dipusatkan disini . Begitu juga dengan penggunaan tiket resmi, kita akan melakukan sosialisasi untuk keselamatan masyarakat. Dan untuk mendapatkan jaminan keselamatan jika terjadi musibah, maka harus menggunakan tiket resmi."pungkas Bupati Djafar.(kp/tim)