 |
| Anggota DPRD Ende, Maria Margaretha Siga Sare |
Ende, KP
Pemberlakuan tiket resmi bagi moda transportasi laut antar pulau dalam kabupaten Ende, dilai sebagai satu terobosan positif. Pengguna jasa transportasi laut mendapat jaminan keselamatan, serta fasilitas yang memadai. Disamping itu langkah ini juga sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Rencana Pemkab Ende menggunakan tiket resmi untuk penyebrangan antar pulau dalam Kabupaten Ende, mendapat dukungan dari lembaga rakyat. Anggota DPRD Ende dari Fraksi Partai Golkar, Maria Margaretha Siga Sare, mendukung penuh kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Megy Siga Sare, transportasi antar pulau sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan dan wilayah pantai selatan yang belum memiliki akses transportasi darat. Akses transportasi laut sebagai alternatif utama percepatan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat. Sudah seharusnya untuk transportasi laut antar pulau semestinya didukung dengan infrastruktur yang mumpuni.
"Mobilitas penduduk antar pulau saat ini semakin meningkat. Pada momen keseharian saja, permintaan atau penumpang yang membutuhkan sarana transportasi laut terus bertambah. Apalagi pada momen liburan dan hari raya, jumlahnya cenderung mengalami peningkatan, sementara sarana transportasi laut terbatas. Kondisi ini sangat mungkin terjadi muatan melebihi kapasitas moda transportasi laut. Disamping itu jaminan keselamatan atau fasilitas yang disediakan para pengelola kapal juga sangat minim. Perlu ada penataan dan sentuhan dari pemerintah jika ingin memberlakukan tiket resmi dengan jaminan keselamatan bagi penumpang." Ungkap Megy Siga Sare.
Lebih jauh dikatakannya, secara pribadi dan lembaga, tentunya sangat mendukung kebijakan dan terobosan yang diambil Pemkab Ende saat ini. "Jika ada penetapan penggunaan tiket resmi transportasi antar pulau, tentunya kami akan mendukung kebijakan tersebut. Ini merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam menggali potensi daerah yang akan mendatangkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah ini. Namun tentu nya tarif yang ditetapkan tidak membebankan masyarakat dan merugikan pihak pengelolah jasa angkutan laut. Hal lain yang peru diperhatikan berupa fasiltas yang memadai dan fasilitas keselamatan bagi penumpang. Kenyamanan dan keselamatan dari penumpang juga diutamakan. Dibutuhkan kerjasama antar semua pihak yang terlibat dalam operasional transportasi antar pulau tersebut. Pemerintah bisa mendapat pemasukan atau PAD tetapi kenyamanan, keselamatan, dan keberlangsungan bagi pengelola moda transportasi laut antar pulau juga dijamin dan menjadi hal mendasar yang perlu diperhatikan." tegas Megy Siga Sare.
Sebelumnya, Bupati Ende, H. Djafar Achmad, kepada media diruang kerjanya, belum lama ini mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk penggunaan tiket resmi penyebrangan antar pulau dalam Kabupaten Ende. Nantinya kebijakan ini akan disosialisasikan kepada pemilik jasa angkutan laut serta masyarakat umum. "Selama ini ada yang kita lupa sesuatu dan terabaikan yaitu menjamin keselamatan bagi masyarakat dan pemilik armada penyebrangan laut antar pulau di Kabupaten Ende. Ini hal yang sangat penting dan diatur dalam undang-undang pelayaran. Pemerintah atau negara hadir dan menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang atau pengguna jasa khusnya jasa angkutan laut. Saat ini Dinas perhubungan Kabupaten Ende, sedang mengkaji dan mencari format terbaik seperti apa bentuk dan pelaksanaanya, jika diberlakukan dengan tiket resmi. Butuh waktu untuk melakukan komunikasi yang baik sehingga tidak ada gejolak dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah." ungkap Bupati Djafar.
Saat ini, lanjut Bupati Djafar, pemerintah tengah melakukan pembenahan pada sektor transportasi laut termasuk penataan fasilitasnya. "Untuk penyebrangan Ende - Pulau Ende, dan penyebrangan di pesisir selatan menuju Desa Kekasewa, Nila dan Ngaluroga akan dilakukan pembenahan. Kedepannya Pelabuhan Very Nangakeo akan diperbaiki dan akan dijadikan pusat transportasi laut. Tol laut akan dipusatkan disini . Begitu juga dengan penggunaan tiket resmi, kita akan melakukan sosialisasi untuk keselamatan masyarakat. Dan untuk mendapatkan jaminan keselamatan jika terjadi musibah, maka harus menggunakan tiket resmi."pungkas Bupati Djafar.(kp/tim)